Kesadaran Pemda Mengelola Lumpur Tinja Masih Rendah

Sumber:pikiran-rakyat.com - 29 April 2014
Kategori:Air Limbah
Tingkat kesadaran pemerintah daerah dalam mengelola lumpur tinja pada umumnya masih rendah. Di antara 507 daerah kabupaten dan kota se Indonesia, baru 134 yang sudah memiliki Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT), sedang sisanya masih membuang lumpur tinja ke sungai atau kebun.

Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP), Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Djoko Mursito mengungkapkan masalah itu di depan peserta "Workshop Peningkatan Pengelolaan Lumpur Tinja " di Solo, Selasa (29/4/2014).

“Padahal kita tahu, limbah tinja mengandung banyak bakteri yang bisa mencemari air tanah. Tetapi kalau lumpur tinja diolah secara benar, hasilnya akan memberikan manfaat. Bisa dibuat pupuk, seperti yang di lakukan di Malang dan Probolinggo,” katanya.

Dalam kaitan itu, sambungnya, Kemen PU mendorong pemerintah daerah agar berupaya mengelola lumpur tinja. Ditegaskannya, pengelolaan lumpur tinja secara optimal selain dapat mengurangi beban pencemaran lingkungan, juga meningkatkan kesehatan masyarakat dan memberikan manfaat secara ekonomi.

Djoko menjelaskan, IPLT yang ideal ialah bila dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan, sekaligus sesuai rencana operasionalnya, yakni kapasitasnya terpenuhi, efisien dalam pengelolaan dan target keluarannya juga terpenuhi.
"Namun, daerah yang IPLT-nya bisa mencapai kategori ideal tersebut masih sangat sedikit. Dari 134 kabupaten dan kota itu, baru 15 daerah yang pengelolaannya sudah sangat bagus,” jelasnya.

Menurut Direktur PPLP itu, kendala yang dihadapi pemerintah daerah adalah keberadaan septictank yang tidak memenuhi standar teknis, sehingga berakibat menyulitkan penyedotan. Di sisi lain, sumber daya manusia untuk menangani IPLT terbatas, belum ada regulasi, keterbatasan anggaran, serta belum melibatkan masyarakat dan perusahaan.

Djoko mengungkapkan, untuk membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai kendala tersebut, Kementerian PU mencanangkan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Saat ini program tersebut sudah dilaksanakan di 446 kota dengan hasil berupa strategi sanitasi kabupaten dan kota.

Setelah strategi program tersebut dikembangkan, dia yakin dampaknya akan memberikan hasil sesuai harapan. Keyakinan itu didasarkan terbentuknya "Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi" pada 2009 yang pada 2013 jumlah anggotanya mencapai 235 daerah. Pada 2014 jumlah itu sudah bertambah 111 daerah yang menyatakan diri bergabung dalam asosiasi.

“Hal yang terpenting adalah, aliansi tersebut pada konferensi sanitasi dan air minum nasional lalu mendeklarasikan komitmen untuk mengalokasikan anggaran sanitasi minimal 2% dari APBD. Ini bisa mendorong percepatan program strategis itu,” tandasnya (A-102/A-147)***



Post Date : 30 April 2014