PULAU Jawa dengan luas 7% dari total daratan wilayah Indonesia kini hanya memiliki potensi air tawar 4,5% dari total nasional. Hal itu dikemukakan dalam orasi pengukuhan profesor riset bidang hidrologi dan konservasi tanah pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) M Ikhwanuddin Mawardi.
Dalam orasinya yang berjudul Krisis Sumber Daya Air di Pulau Jawa dan Upaya Penanganannya: Proyeksi Tahun 2025, Ikh wanuddin memperkirakan pada 2025 Pulau Jawa akan mengering atau menghadapi kelangkaan air yang sangat parah.
Sebagai perbandingan, pada 1930, Pulau Jawa masih mampu memasok 4.700 m3 per kapita per tahun. Namun, saat ini total potensinya tersisa sepertiga atau sekitar 1.500 m3 per kapita per tahun.
`'Bila berpegang pada data ini, diperkirakan pada 2025 total potensi air berkurang hingga 1.200 m3 per kapita per tahun. Sementara itu, kelayakan ekonomi air hanya 35% atau potensi akuntalnya hanya 400 m3 per kapita per tahun,'' terang dia.
Angka itu jauh di bawah standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu 1.100 m3 per kapita per tahun, dan angka kebutuhan standar minimum 600 m3 per kapita per tahun.
Merosotnya kapasitas air di Pulau Jawa dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya kepadatan penduduk, perubahan lahan pangan, dan tata ruang.
Ikhwanuddin memberikan contoh pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa seperti pembangunan Trans-Jawa sepanjang 652 km diperkirakan akan mengonversi lahan sawah sekitar 4.300 hektare, di luar perkebunan dan hutan.
`'Perubahan lahan pangan ini sering dilupakan. Perlu diingat, Pulau Jawa sampai sekarang sebagai wilayah pemasok utama kebutuhan pangan nasional, yaitu 60%,'' ujarnya.
Atasi krisis air Alih fungsi lahan itu akan meluas karena pembangunan jalan tol Trans-Jawa akan diikuti dengan pembangunan permukiman, industri, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan lainnya. r Hunian semakin banyak, pen duduk pun terus membengkak. Kebutuhan pangan meningkat, a sedangkan lahan terus menyema pit. Termasuk di dalamnya n lahan tutupan untuk pangan, r hutan, dan sumber air.
`'Untuk menangani krisis air i di Pulau Jawa perlu penangan- an komprehensif,'' kata mantan - staf ahli Meneg Pemberdayaan n Perempuan dan Kepala Bappenas bidang regional dan sumber daya alam itu. Sedikitnya, lanjut Ikhwanud i din, ada delapan pokok pikiran - sebagai langkah komprehensif untuk menangani krisis air dan dampak yang menyertainya. Antara lain, dia menyebutkan, pelaksanaan dan pengawalan ke bijakan nasional, seperti menetapkan tutupan vegetasi seluas 30% di setiap wilayah provinsi dan kabupaten.
Saat ini luas kawasan hutan atau vegetasi tertutup untuk setiap wilayah pemerintahan atau provinsi hanya mencapai 18%, jauh dari ketentuan nasional 30%.
Sementara itu, data dari Badan Planologi Departemen Kehutanan menyebutkan hasil citra satelit menunjukkan data luas hutan tertutup di Pulau Jawa tinggal 4%. Ada pula data yang menyebutkan tinggal 21%. Berapa pun datanya, jelasnya, mempengaruhi keberlanjutan sumber daya air.
Oleh karena itu, Ikhwanuddin menyarankan adanya pengaturan jumlah dan distribusi penduduk di Jawa. Sebab dua tahun lalu, tingkat kepadatan penduduk di Jawa mencapai 864 orang per kilometer persegi atau 0,12 hektare per kapita. Hal itu di bawah standar dunia yang disarankan 4,18 hektare per kapita.
Usul lain adalah sebanyak 81,1 juta penduduk (2007) harus dikeluarkan dari Jawa apabila ingin memenuhi standar hi dup nyaman seperti yang ditetapkan PBB.
Persoalan krisis air di Pulau Jawa, tuturnya, bila tidak diatasi bisa memicu masalah sosial yang cukup berat. Di beberapa negara sudah memiliki bukti adanya konflik antarwarga yang dipicu soal ketersediaan air. Contoh nyata adalah pecahnya perang saudara di Sudan garagara rebutan air. (Siswantini Suryandari)
Post Date : 10 Desember 2009
|
