Pembelian saham operator air bersih oleh
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimungkinkan karena sudah diatur dalam
perjanjian kerja sama antara pemerintah dan operator PT Palyja dan PT Aetra.
Pembelian saham ini bisa dilakukan setelah sepuluh tahun kerja sama berjalan.
"Ketika menginjak sepuluh tahun
perjanjian kerja sama, saya sudah mendorong agar pemerintah membeli saham
operator. Pertimbangannya, agar pengelolaan air bersih di Jakarta menjadi lebih
baik. Namun, pemerintah ketika itu belum berani mengambil keputusan. Baru
sekarang rencana itu resmi disampaikan ke publik," kata ahli hidrologi
dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, Selasa (4/6) kepada Kompas.
Menurut Firdaus, pembelian saham mayoritas lebih baik dilakukan karena
pengelolaan air bersih di Jakarta belum baik. Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta
bisa melakukan langkah-langkah serius memperbaiki tata kelola air. Sejauh ini
Jakarta rentan mengalami krisis air bersih sepanjang tahun karena pasokan air
masih sangat tergantung dari luar daerah.
Hari ini, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyampaikan rencana membeli saham
PT Palyja secara terbuka di depan delegasi Kementerian Perdagangan Perancis.
Menteri Perdagangan Luar Negeri Perancis Nicole Bricq tidak menyangka Pemprov
DKI Jakarta menyampaikan rencana tersebut.
PT Palyja sendiri dalam beberapa bulan terakhir berencana menjual sahamnya ke
sebuah perusahaan Filipina.
Sementara itu, Jokowi sendiri yakin rencana membeli saham PT Palyja bisa
dilakukan. Menurut Jokowi, tidak ada hal serius yang bisa menghalangi rencana
pembelian saham itu.