|
Kementrian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) terus berupaya mencapai target MDGs dalam penyediaan sanitasi sebesar 62 persen dan target pelayanan air minum sebanyak 68 persen. Permasalahan sanitasi dan air minum dinilai tidak akan bisa ditangani hanya dengan penyediaan infrastruktur, jika pola pikir dan pola tindak masyarakat masih belum berpola hidup bersih dan sehat. "Walau demikian, kami akan terus berupaya untuk terus meningkatkan pelayanan dan penyediaan infrastruktur sanitasi dan air minum di seluruh Indonesia," tutur Menteri PU, Djoko Kirmanto, di sela-sela Jambore Sanitasi 2013 Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), di Jakarta, Selasa (26/6). Acara tersebut telah dilaksanakan sebanyak lima kali sejak tahun 2008. Jambore Sanitasi 2013 diikuti 198 siswa/i SMP dari 33 provinsi. Tema yang diusung pada Jambore Sanitasi 2013 adalah "Bersama Kita Peduli Sanitasi dan Air Minum." Lebih lanjut Djoko mengatakan, penyediaan akses sanitasi dan air minum yang layak, masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Data BPS 2011 menunjukan, akses sanitasi yang layak di Indonesia baru sebesar 55,6 persen. Padahal, target MDGs untuk bidang sanitasi sebesar 62,41 persen. Dari target pelayanan akses air minum air minum sebesar 68,8 persen baru tercapai 55 persen. Masih sekitar 30 juta orang yang harus dilayani sanitasi dan air minum dalam satu- dua tahun ke depan. Sementara itu, data lain dari UNICEF pada tahun 2011 tercatat sekitar 26 persen, masyarakat masih buang air besar di tempat terbuka. Hal tersebut juga didukung dengan tingginya tingkat pencemaran air di Indonesia, yang mencapai 76 persen dari 53 sungai di Pulau Jawa, Sumatera, Bali dan Sulawesi oleh bahan organik, serta 11 sungai utama oleh bahan alumunium. "Pencemaran sungai di Indonesia sudah cukup tinggi. Padahal, air dari sungai utama ini yang digunakan untuk bahan baku air minum, dengan konsekwesi biaya yang cukup mahal untuk pemulihan kualitas airnya," tuturnya. Untuk itu, disebutkan Djoko, PU terus melakukan berbagai upaya terobosan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi. Yaitu air limbah persampahan drainase serta air minum di seluruh indonesia. Di bagian lain, dia menjelaskan, penyediaan infrastruktur juga perlu didukung dengan pola hidup dan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Indonesia. Kampanye perubahan perilaku secara nasional mutlak diperlukan. Salah satunya dengan Duta Sanitasi, yang dilakukan oleh anak-anak sekolah. Jambore Sanitasi 2013 diikuti oleh 198 siswa/i dari seluruh Indonesia. Acara tersebut juga dihadiri Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Komisi V DPR RI, dan SIKIB.
Post Date : 26 Juni 2013 |