Banjir Masih Hantui DKI

Sumber:Kompas - 04 September 2013
Kategori:Banjir di Jakarta
JAKARTA, KOMPAS — Sampai dengan tahun 2014, Jakarta masih dihantui bencana banjir. Beberapa proyek normalisasi berupa pelebaran dan pengerukan sungai masih dalam pengerjaan. Normalisasi Kali Sunter, salah satunya, dilaksanakan di daerah Pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim, Jakarta Timur, sepanjang 2,5 kilometer.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Mohammad Hasan, Selasa (3/9), mengatakan, normalisasi Kali Sunter sepanjang 2,5 kilometer di kawasan Halim sudah mencapai 52 persen. Pekerjaan normalisasi itu ditargetkan selesai pada Oktober.

”Setelah normalisasi di kawasan TNI selesai, akan masuk lagi ke permukiman warga dan ini bakal pelik lagi. Sebab, harus ada lahan yang dibebaskan,” kata M Hasan.

Hal itu disampaikan Hasan seusai penandatanganan kesepakatan bersama normalisasi Kali Sunter antara Kementerian PU, TNI AU, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Markas Komando Operasi TNI AU Halim, Jakarta Timur. Hadir dalam acara itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Panglima Komando Operasi TNI AU Marsekal Muda M Syaugi.

Dalam rentang tahun 2011-2014, Kementerian PU menormalisasi Kali Sunter dari kawasan Halim hingga Kanal Timur. Pekerjaan normalisasi itu meliputi pelebaran badan sungai dari 7 meter menjadi 20 meter. Kedalamannya juga ditambah, dari kondisi sebelumnya 1,5 meter sampai 2 meter dikeruk menjadi 8 meter. Dengan demikian, kapasitas debitnya akan bertambah dari 40 meter kubik per detik menjadi 146 meter kubik per detik.

Selanjutnya, normalisasi Kali Sunter dari Kanal Timur hingga hilirnya di pantai utara Jakarta akan dilaksanakan dengan menggunakan program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). ”Kini, pekerjaan normalisasi Kali Sunter dari Kanal Timur hingga hilir yang masuk program JEDI sudah masuk dalam tahap tender. Jadi, dipastikan normalisasi Kali Sunter dapat tertangani seluruhnya,” kata Hasan.

Proses pekerjaan

Secara keseluruhan, menurut Hasan, penanganan banjir di Jakarta sudah dalam proses pekerjaan, yaitu meliputi normalisasi Kali Pesanggrahan, Angke, dan Ciliwung Lama. Normalisasi Kali Ciliwung dari Manggarai sampai Jalan TB Simatupang, lanjutnya, juga sudah memasuki tahap tender dan tinggal tanda tangan kontrak.

Namun, Hasan mengakui, masih ada beberapa sungai yang belum ditangani saat ini, yakni Kali Krukut dan Kali Cipinang hingga hulunya di Ciawi. ”Rencana normalisasi kedua sungai itu sedang dalam persiapan dan akan segera dimulai,” ucapnya.

Gubernur DKI Jokowi mengatakan, Pemprov DKI Jakarta cukup tertolong dengan pelaksanaan normalisasi Kali Sunter di kawasan Pangkalan TNI AU Halim karena tak ada lahan yang perlu dibebaskan dari permukiman warga. Selama ini, lanjutnya, normalisasi sungai di Jakarta selalu menghadapi kendala pembebasan lahan yang dimukimi warga. Normalisasi Kali Pesanggrahan, salah satunya, masih ada beberapa titik yang sulit dibebaskan.

”Karena pemilik lahan di Halim ini hanya satu, yakni TNI AU, jadi lebih mudah pekerjaan normalisasi. Pekerjaannya pun bisa jadi lebih cepat,” katanya.

Seperti pelebaran badan sungai Kali Sunter, kata Jokowi, sepenuhnya menggunakan lahan Pangkalan Udara TNI AU Halim. Oleh karena itu, tak ada sedikit pun yang menggunakan lahan permukiman warga.

Menurut Jokowi, untuk melancarkan pelaksanaan normalisasi sejumlah sungai di Jakarta, Pemprov DKI memiliki tanggung jawab menyediakan lahan. ”DKI dalam proyek normalisasi hanya menyediakan lahan, tetapi ini pun tak mudah. Sebab, dibutuhkan pembebasan lahan yang memakan waktu lama,” katanya.

Komando Operasi TNI AU Marsekal Muda M Syaugi mengatakan, pihaknya mendukung sepenuhnya pelaksanaan normalisasi Kali Sunter di kawasan Halim. Apalagi, lanjutnya, lahan yang digunakan untuk normalisasi Kali Sunter belum dibutuhkan untuk pertahanan negara sehingga masih dapat digunakan untuk kepentingan pemerintah kota dalam mengatasi banjir.

”Kami serahkan tanah kepada Pemprov DKI melalui Kementerian PU sehingga sungai itu bisa diperlebar. Jadi, banjir di Jakarta bisa dikurangi,” katanya.

Sementara itu, normalisasi Kali Ciliwung dari Manggarai sampai Jembatan Kampung Melayu teridentifikasi setidaknya ada 993 rumah yang perlu direlokasi. Menurut Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur Andri Yansyah, jumlah rumah yang perlu direlokasi itu masih hitungan kasar.

Oleh karena itu, lanjutnya, sekarang ini sedang dilaksanakan inventarisasi luas tanah dari setiap rumah.

Andri mengatakan, umumnya permukiman di bantaran Kali Ciliwung itu berstatus lahan milik negara yang digarap warga. Namun, itu juga tak semuanya sehingga dibutuhkan inventarisasi kepemilikan tanah dari segi legal hukum dari setiap rumah.

”Proses inventarisasi hingga ganti rugi untuk pembebasan lahan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 2013-2014. Kawasan itu meliputi bantaran Kali Ciliwung dari Kebon Manggis di Matraman hingga kawasan Kampung Melayu, Jatinegara,” katanya. (MDN)


Post Date : 04 September 2013