Sanitasi Banda Aceh dinilai Kementerian PU salah satu terbaik di Indonesia

BANDA Aceh dinilai memiliki prasarana dan sarana sanitasi skala kota yang memadai. Mulai dari tempat pemrosesan akhir sampah hingga sistem drainase.

Hal ini dikatakan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Mursito, dalam sosialisasi pengelolaan prasarana sarana bidang penyehatan lingkungan permukiman, di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Rabu siang, 4 September 2013.

Pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya, kata Djoko, patut dijadikan contoh oleh kabupaten dan kota lainnya dengan mencanangkan bank sampah di sekolah-sekolah seperti yang ada di Banda Aceh.

“Selain itu, tempat penampungan sampah sementara di Kota Banda Aceh juga sudah dilakukan pembinaan dengan cukup baik. Sudah dioperasikan secara sanitary landfill,” ujar Djoko.

Dia menilai sistem drainase sudah dibangun infrastruktur cukup lengkap. Mulai dari saluran tersier, sekunder dan primer serta dilengkapi bangunan rumah pompa untuk mengatur debit air yang akan dialirkan ke badan air atau laut.

Djoko mengungkapkan, realitas sanitasi di Indonesia masih belum dikelola dengan baik. Misalnya, kata Djoko, air limbah belum terkelola dengan baik, masih banyak masyarakat buang air besar sembarangan, tingkat pelayanan sampah kurang memadai, hingga tempat pembuangan sampah yang hampir penuh dan dioperasikan secara open dumping.

“Masalahnya pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Namun hal ini tidak dapat dilepaskan dari masih kurangnya perhatian dari pemerintah setempat akan pentingnya sanitasi. Pemerintah Daerah yang berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sanitasi di daerahnya masih terbilang sedikit,” kata Djoko.

Permasalahan lain, kata dia, masih minimnya aparatur pemerintah yang mengerti dan memahami bagaimana mengelola prasarana dan sarana sanitasi yang baik.

Hal itu menurut Djoko menyebabkan masih banyaknya prasarana sanitasi yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tak dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sebagai contoh konkrit, kata dia, tempat pembuangan akhir sampah yang didesain secara sanitary landfill masih dikelola dengan open dumping sehingga menjadi sumber penyakit bagi masyarakat.

"Banyak sarana sanitasi komunal tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan berbagai alasan, dan masih banyaknya saluran drainase yang beralih fungsi menjadi saluran sampah umum, bahkan ditutup untuk pembangunan faasilitas lain," ujar Djoko.

Sosialisasi itu dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh Mawardi Nurdin. Selain itu juga diagendakan kunjungan lapangan ke TPA Regional Blang Bintang, TPA Gampong Jawa, dan sistem drainase Kota Banda Aceh.

Sosialisasi juga dihadiri oleh undangan 25 bupati dan wali kota atau perwakilannya, 25 pimpinan dewan dari kabupaten dan kota, Kepala Dinas PU Banda Aceh, Kepala Dinas Cipta Karya Aceh, serta narasumber dari Kemendagri maupun Kementerian Lingkungan Hidup.

Post Date : 05 September 2013