Swastanisasi Pengelolaan Sampah Rugikan Pemprov DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Boy Bernandi Sadikin menegaskan, swastanisasi pengelolaan dan pengangkutan sampah selama ini telah banyak merugikan keuangan Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu swakelola pengelolaan sampah oleh Pemprov harus didukung semua pihak.

“Pemprov sudah lama terkungkung dengan swastanisasi sampah selama ini. Selama dikelola swasta, sampah bertumpuk di mana-mana dan truk pengangkut sampah yang beroperasi di Jakarta tak layak jalan. Saat truk mengangkut sampah, air lindi menyebar di jalan raya yang menimbulkan bau. Ini fakta sebenarnya dan rakyat merasakannya,” tegas Boy kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (11/2).

Politisi PDI-P itu mengaku tak habis pikir dengan ulah segelintir oknum anggota DPRD di di Komisi D (mitra kerja Dinas Kebersihan) terkait rencana pembelian 200 truk sampah pada 2014. Anggaran itu tiba-tiba hilang dari ajuan anggaran.

"Gila itu oknum anggota DPRD di Komisi D (Bidang Pembangunan yang juga membawahi Dinas Kebersihan). Sangat jelas anggaran 200 truk sampah diajukan unit terkait kenapa hilang begitu saja? Ini harus diusut tuntas," ujarnya.

Boy menduga penghilangan mata anggaran pengadaan truk sampah sengaja dilakukan oknum di Komisi D. Oknum itu diduga telah bersekongkol dengan pengusaha pengangkutan sampah.

"Kalau Pemprov DKI yang kelola sampah sendiri pasti banyak yang ketar-ketir. Semua persekongkolan anggaran pengangkutan sampah selama ini akan terkuak," ujar putra mantan gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin itu.

Menurutnya, bila Pemprov yang kelola sampah sendiri akan jauh lebih murah dan sampah yang tidak terangkut akan lebih mudah dipantau. Selain itu anggaran pengangkutan sampah akan berkurang signifikan.

Pemprov DKI sudah harus membayar tipping pengelolaan sampah setiap tonnya. Saat ini hargatipping fee setiap tonnya mencapai Rp 114.000 dan nilai itu akan meningkat setiap tahunnya.

“Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir Bantar Gebang juga harus dievaluasi. Pemprov DKI harus mencari alternatif agar pengelolaan sampah dilakukan di Jakarta saja. Anggaran untuk pengelolaan dan pengangkutan sampah selama ini menyedot APBD yang sangat besar,” katanya.

Sementara Wakil ketua DPRD DKI Jakarta Prya Ramadhani meminta Pemprov mengkaji kembali rencana swakelola dalam pengangkutan sampah. Dia khawatir kondisinya tidak seperti yang dibayangkan dari sebelumnya.

Prya yang juga ketua DPD Golkar DKI ini mengungkapkan jika rencana tersebut tetap dipaksakan, membuat pihak dinas kebersihan maupun suku dinas (sudin) kebersihan yang ada di lima wilayah DKI malah sibuk mengurusi masalah maintenance (perawatan) atau bahan bakar minyak (BBM) dari truk-truk pengangkut sampah.

"Jangan sampai Dinas kebersihan harus mengurus BBM, perawatan truk, dan lain-lain. Pemprov sebaiknya bertindak selaku regulator dalam pengangkutan masalah sampah," kata Prya.

Post Date : 11 Februari 2014