Nasionalisasi Pengelolaan Air Bersih Dapat Dukungan Luas

Upaya Pemprov DKI menasionalisasi pengelolaan air bersih dengan membeli saham PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) banjir dukungan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memperbaiki pelayanan terhadap kebutuhan pokok bagi warga.

Ahli hukum tata kelola air yang juga mantan pimpinan KPK, Erry Riyana Hardjapamengkas, mengatakan secara undang-undang dan aturan yang berlaku, akuisisi saham operator air Palyja oleh Jakpro selaku BUMD sangat bisa dilakukan. Bahkan, saat ini adalah momentem paling tepat melakukan akuisisi, demi perbaikan pelayanan air ke depan.

“Akuisisi oleh Jakpro terhadap Palyja adalah langkah baik untuk kembali mengambil alih pengelolaan air dari asing kepada pemerintah. Apalagi, selama ini pengelolaan air di ibukota terbukti tidak baik,” ujarnya belum alama ini.

Seperti diketahui, pekan lalu, telah diadakan diskusi Air Forum Pakar & Lintas Pemangku Kepentingan Air Minum Ibu Kota. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Four Season, Prada Room, pada Kamis malam 13 Maret 2014. Diskusi yang mengangkat tema “Solusi Masalah Pelayanan Air Minum Ibu Kota dan Rencana Akuisisi Palyja oleh Pemprov DKI Jakarta” dihadiri oleh beberapa pakar dan pembicara diantaranya Firdaus Ali MSc, PhD Dewan Sumber Daya Air, Erry Riyana Hardjapamengkas ahli hukum tata kelola air dan Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH sebagai praktisi hukum internasional.

Dalam paparannya, Firdaus Ali mengatakan masalah dan tata kelola air di Jakarta sangatlah berat jika tidak ditangani secara serius dan berkesinambungan. Langkah yang harus dilakukan saat ini adalah membenahi tata kelola air bersih, memastikan ketersediaan air baku, dan pada saat yang bersamaan mempercepat negosiasi ulang dengan operator air bersih.

Dijelaskannya, saat ini kondisi badan air ibukota sangat memperhatinkan, dari kedua operator swasta yang mengelola air bersih untuk ibukota hanya bisa menghasilkan 18.7 meter kubik per detik saja. Adapun kebutuhan sebenarnya mencapai 29,6 meter kubik per detik dengan asumsi jumlah penduduk DKI 9,6 juta jiwa. Firdaus memperkirakan, kebutuhan meningkat menjadi 41,3 meter kubik per detik pada tahun 2025 dengan asumsi jumlah penduduk 14,6 juta jiwa. ”Jika belum ada solusi krisis air saat ini, Jakarta dan wilayah sekitarnya akan memperebutkan sumber air yang sama,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, Gubernur DKI, Jokowi menyatakan upaya pihaknya menasionalisasi pengelolaan air bersih dengan membeli saham Palyja terkendala lantaran adanya gugatan dari LBH. Rencananya pembelian saham Palyja ini dilakukan secara bisnis dengan menugaskan PT Jakpro untuk membelinya. Saham yang dibeli tersebut merupakan saham PT Palyja yang dimiliki oleh Asratel sebenyak 49%. Dengan pembelian oleh PT Jakpro itu Pemprov DKI Jakarta mengubah nilai modal dasar dari Rp750 menjadi Rp2 triliun. Perubahan modal dasar ini ditetapkan pada APBD perubahan 2013 lalu. “Pemprov DKI Jakarta tidak terlibat langsung. Kita serahkan ke Jakpro,” ungkap Jokowi di Balai Kota akhir pekan lalu.

Menurut Jokowi, pengambilalihan Palyja oleh Jakpro itu untuk memberikan jaminan pelayanan publik di bidang ketersediaan air bersih oleh pemerintah. Sehingga sebelumnya telah disiapkan secara sisi legalitas untuk akusisi perusahaan tersebut. “Kita tunggu saja rencana dapat terealisasi dengan cepat,” tandas mantan Walikota Solo ini.

Post Date : 24 Maret 2014