|
Jakarta, Kompas - Sampai saat ini lebih dari 100 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 30.000 desa tidak memiliki akses air bersih. Cakupan layanan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) baru sekitar 18 persen di daerah perkotaan dan 36 persen di pedesaan. Masih banyak rakyat miskin yang belum terlayani. Adapun cakupan sanitasi baru sekitar 40,22 persen. Angka itu lebih banyak di perkotaan, selebihnya di pedesaan belum terlayani. "Langkah strategis pemerintah, kami melakukan sinergi untuk meningkatkan kinerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL). Tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri," kata Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas, Basah Hernowo di Jakarta, Senin (8/10). Kemarin sekitar 40 lembaga menyatakan kesepakatan bersama pembentukan jejaring AMPL yang terbuka dan independen. Butuh koordinasi Pengalaman telah mengajarkan bahwa pendekatan dari atas ke bawah dan tidak melibatkan masyarakat sejak perencanaan pembangunan akhirnya menjadi sia-sia karena banyak fasilitas AMPL yang sudah dibangun tidak digunakan, dan tidak berkelanjutan di masyarakat. Di sisi lain kebijakan pemerintah dalam penanganan di sektor ini masih belum terpadu. Banyak program sering tumpang tindih, sedangkan para pemangku kepentingan yang peduli kepada AMPL masih berjalan sendiri-sendiri. Di tingkat masyarakat, kesadaran hidup bersih dan sehat masih rendah sehingga tingkat kematian anak balita dan anak yang disebabkan masalah air masih tetap tinggi. Dibutuhkan koordinasi dan integrasi yang lebih strategis dari berbagai pihak pemangku kepentingan untuk membangun kekuatan bersama yang lebih besar. Karena itu, dibutuhkan jaringan yang dapat mengomunikasikan kebutuhan dan kepentingan berbagai pihak. (LOK) Post Date : 09 Oktober 2007 |