100 Juta Penduduk Belum Terlayani Air Minum

Sumber:CBN CyberNews - 07 Februari 2007
Kategori:Air Minum
Semarang, CyberNews. Setidaknya 100 juta penduduk di Indonesia belum terlayani air minum dan penyehatan lingkungan secara memadai. Koordinator Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Pusat Oswar Mungkasa menyatakan, kondisi itu diakibatkan oleh rendahnya tingkat keberlanjutan prasarana dan sarana yang telah dibangun.

''Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan AMPL juga ditengarai menjadi penyebabnya,'' kata dia, Rabu (7/2) di sela-sela Lokakarya Nasional Implementasi Kebijakan Pembangunan AMPL Berbasis Masyarakat, di Hotel Novotel Semarang. Lokakarya yang diselenggarakan Bappenas dan Bappeda Jateng itu dibuka Selasa (6/2) malam dan akan berlangsung sampai Jumat (9/2).

Kenyataan ini, mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan AMPL. Menurutnya, proses ini dimulai dengan dukungan dana hibah Pemerintah Australia melalui proyek Water Supply and Sanitation Policy Formulation an Action Plan (Waspola) yang difasilitasi oleh Water and Sanitation Program for East Asia and Fasific (WSP-EAP) Bank Dunia.

''Proses reformasi kebijakan ini menghasilkan kebijakan nasional pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat pada tahun 2003,'' ungkapnya. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan lintas departemen yakni Bappenas, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan.

''Segera setelah disepakatinya kebijakan itu, implementasi kebijakan dilaksanakan secara bertahap di provinsi dan kabupaten/kota. Sampai saat ini, implementasi kebijakan telah dilaksanakan pada 49 kabupaten/kota di 9 provinsi,'' jelas Oswar Mungkasa.

Salah satu indikator keberhasilan program ini,kata dia adalah penyusunan rencana strategis (renstra) yang merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan adopsi kebijakan melalui mekanisme perencanaan. Sampai akhir Desember 2006, 14 daerah sudah melakukan finalisasi renstra, delapan daerah dalam bentuk draf, dan 24 daerah masih dalam proses menyusun draf.

Di samping penyelesaian renstra, beberapa kabupaten telah menunjukkan inovasi dan inisiatifnya untuk memastikan renstra, dan itu mendapat dukungan baik dari pengambil keputusan maupun para pihak termasuk masyarakat. ''Provinsi Jateng telah memberikan dukungan pendanaan bagi kabupaten untuk pengembangan sektor AMPL,'' ujarnya.

Ia berharap dari pertemuan tersebut pemerintah daerah menindaklanjuti hasil-hasil lokakarya nasional dengan menyusun rencana kerja tahun 2007 dan seterusnya. Masing-masing daerah juga bertukar pengalaman dalam implementasi kebijakan dan mendapatkan solusi atas berbagai masalah pembangunan APML di daerah. ''Pemerintah pusat mendapatkan pengalaman daerah untuk pengembangan strategi perluasan implementasi kebijakan ke 390 kabupaten yang lain,'' kata Oswar.



Post Date : 07 Februari 2007