SIMALUNGUN(SI) – Dinas Pasar,Kebersihan,dan Pertamanan Kabupaten Simalungun berencana membangun 10 unit rumah kompos atau tempat pengolahan sampah (TPS) menjadi pupuk kompos pada 2010.
Kepala Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Simalungun Tumpak Aruan mengemukakan, pihaknya akan mengajukan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2010 untuk pembuatan 10 TPS.
Sarana itu akan didirikan pada areal seluas 1 hektare (ha) di Kecamatan Purba. Dia menambahkan, produksi sampah rumah tangga di Kabupaten Simalungun yang cukup tinggi yang mencapai sekitar 50 ton per hari diyakini akan mampu menjamin ketersediaan bahan baku pembuatan pupuk kompos di 10 unit rumah kompos.
Dengan upaya itu, sampah rumah tangga akan dikelola sehingga bernilai ekonomi. ”Untuk tahap awal, kami akan mulai dengan membangun 10 unit rumah kompos.Setiap unit rumah kompos membutuhkan anggaran sekitar Rp100juta,termasukuntukpembelian mesin pengolahan sampah dan pembangunan berbagai sarana yang dibutuhkan untuk memproduksi pupuk kompos tersebut,”paparnya.
Pembangunan rumah kompos tersebut diharapkan membantu kesulitan petani untuk memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau sekaligus mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Dampak positif lainnya dengan adanya rumah kompos tersebut, yakni Pemkab Simalungun nanti tidak lagi membutuhkan lahan untuk tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.
Sampah yang diproduksi setiap hari pun dapat langsung diolah menjadi pupuk kompos. Anggota DPRD Simalungun Johan Arifin mendukung gagasan Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan untuk membangun rumah kompos yang akan mengolah sampah menjadi pupuk kompos.
”Inovasi untuk mendirikan rumah kompos sebagai salah satu upaya mengelola sampah rumah tangga bernilai ekonomi sudah sewajarnya didukung legislatif karena memberikan dampak yang luas bagi masyarakat danPemkab Simalungun,”paparnya.
Politikus dari PKS ini berharap produksi pupuk rumah kompos yang dikelola Pemkab Simalungun tersebut dapat langsung disalurkan melalui unit usaha yang dikelola ke-lompok tani.”Dengan begitu,harga penjualannya terjangkau dan pendistribusiannya tepat sasaran,”katanya. (ricky hutapea)
Post Date : 24 Juni 2009
|
