Atasi Krisis Air dan Kekeringan di NTT, Anggaran Harus Ditingkatkan

Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Frits Bria Seran berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT menaikan anggaran untuk membangun fasilitas-fasilitas kebutuhan air di NTT.

“Setiap tahun rakyat NTT selalu mengalami krisis akan air (air minum maupun air untuk irigasi pertanian dan peternakan). Masalah ini bukan baru tahun ini, tetapi setiap tahun tidak ada perubahan. Oleh karena itu, kami minta perhatian lebih soal anggaran, baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi NTT dengan peningkatan anggaran,” kata  Anggota Komisi II DPR NTT ini, Senin (24/11/2014) kepada suaraflores.com di Gedung DPRD NTT.

Menurut Frits, anggaran tersebut diperuntukan membangun bendungan dan embung di seluruh NTT, seperti di daratan Timor, Sumba dan daratan Flores. Di NTT curah hujan sangat sedikit, oleh karena itu pemerintah harus berusaha membangun sistem tangkapan air hujan untuk menampung air hujan tersebut dalam bentuk embung.

Dia yakin apabila dibangun ribuan embung, maka rakyat NTT tidak akan kekurangan air di saat musim kemerau tiba. Selain untuk  kebutuhan air minum, embung juga dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan.

“Kita di NTT curah hujan sangat sedikit. Bila air hujan kita tidak tampung dengan embung maka sia-sia, dan kita pasti akan susah air di musim kering datang. Jadi pemerintah harus bangun ratusan embung di setiap kabupaten agar masyarakat tidak kesulitan air,” pintanya.

Selain membangun embung, pinta Frits, pemerintah juga harus memperbanyak pembangunan bendungan di daerah-daerah yang memiliki sungai. Adanya bendungan tersebut, masalah air bisa teratasi.

Namun kata Frits, sebelum melakukan pembangunan embung maupun bendungan, pemerintah dalam hal ini dinas teknis terkait harus melakukan komunikasi dan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat desa atau kelurahan agar pembangunan bisa dilaksanakan tanpa masalah.  Masyarakat harus disadarkan bahwa pembangunan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga, bukan proyek semata.

“Selama ini sering terjadi masalah lahan atau tanah lokasi pembangunan  karena kurangnya komunikasi dan sosialisasi oleh pemerintah kepada warga setempat. Sehingga seringkali muncul konflik antara kontraktor dan warga yang berbuntut pada penolakan pembangunan tersebut. Jadi kita minta pemerintah harus mengantisipasi ini jauh-jauh hari agar tidak terjadi konflik soal lahan,” pintanya.

Frits berharap Pemerintahan Jokowi benar-benar menepati janjinya untuk menggelontorkan anggaran yang besar untuk pembangunan infrastruktur di NTT, khususnya embung dan bendungan agar rakyat NTT tidak mengalami krisis air dan kekeringan setiap tahun.

“Gubernur NTT adalah kader  PDIP yang sama dengan Jokowi. Oleh karena itu, saya optimis Pak Gubernur dapat membangun komunikasi yang intensif agar anggaran untuk NTT ditingkatkan,” ujarnya.

Post Date : 26 November 2014