Undang-Undang

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Buku ini berisikan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang terdiri dari tujuh bab dan 20 pasal yang disertai dengan lampirannya. 

---

Kesehatan

---

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

Kesehatan

---

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum

Deskripsi :

Dalam rangka percepatan penyediaan air minum, maka Pemerintah Pusat dapat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM kepada bank dan subsidi atas bunga yang dikenakan oleh bank dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara.

Pemberian jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan menerbitkan Surat Jaminan Pemerintah Pusat. Setiap pemberian jaminan Pemerintah Pusat harus didahului dengan perjanjian induk antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan PDAM.

Pemerintah Pusat menyediakan anggaran jaminan Pemerintah Pusat melalui mekanisme APBN berdasarkan estimasi kebutuhan pelaksanaan jaminan sebagai pembayaran atas kewajiban kontinjensi PDAM.

Pemantauan, evaluasi dan pengawasan atas pemberian jaminan dan subsidi kepada PDAM dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
 

---

Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

---

Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah

---

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

---

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010

Deskripsi :

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri ini.

 
Adapun pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 ini meliputi tantangan dan prioritas pembangunan tahun 2010, pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal-hal khusus.

---

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

---

Pengelolaan Sampah

---

Pengesahan United Nations Framework Convention On Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim

---

Penataan Ruang

---

Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention On Biological Diversity

---

Pengesahan Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim)

Perubahan iklim bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menimbulkan pengaruh merugikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia sehingga perlu dikendalikan sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated responsibilities) dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi tiap-tiap negara.

Sebagai negara tropis yang memiliki hutan terluas kedua di dunia, Indonesia memiliki peranan penting dalam mempengaruhi iklim bumi. Protokol Kyoto mengatur emisi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia agar konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer stabil dan tidak membahayakan sistem iklim bumi. Oleh karena itu Indonesia mengesahkan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention On Climate Change (Pengesahan Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) melalui Undang-Undang ini.

---

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

---

Kehutanan

---

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

---

Perbendaharaan Negara

---