Petunjuk

Community-Based Environmental Management Information System (CEMIS) Module No. 4 - Guidelines for Assessing Effecting Demand of Communities for Environmental Infrastructure

---

Guidelines for the Planning of Rural Settlements and Infrastructure - Using Automated Geographic Information Systems in Rural Network Planning

---

Water Demand Management in Practice

---

Community Participation - Water Supply in Low-Income Housing Projects: The Scope for Community Participation

This module has been developed as one of a set of modules of the training programme for community participation in improving human settlements. It discusses how and to what extent a community can participate in the development or in the implementation of a water-supply system in an urban low-income area. It outlines the various topics related to the two major areas of special attention (community participation and urban water supply) contained in the module.

The topics are divided into three pans:
• Defining the problem in urban water supply and management
• Availing tools: community participation, training, financing, technology
• Developing the project; planning, implementation, maintenance and evaluation.

---

Water Demand Management Cookbook

---

Community Participation - Solid Waste Management in Low-Income Housing Projects: The Scope for Community Participation

This module has been prepared as a general introduction to community participation in waste management. It provides background information on the facilities and systems used in urban-waste collection and disposal, on storage and transport facilities and on waste-disposal methods. As local conditions of city management and settlement development determine the relevant options, the final choice of community involvement depends on community-specific factors. The instructor should, therefore, collect information on specific local practices. The instructor must collect, beforehand, the answers to the specified questions.

---

Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan Tanggap Darurat Pasca Bencana

Pengarang : Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan

PPK Tanggap Darurat Pasca Bencana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana bagi kegiatan sosial dan bagi kebutuhan-kebutuhan lain yang sangat mendesak yang tidak/ belum dipenuhi oleh pihak/ lembaga lain (bukan kegiatan emergency) seperti makanan, obat-obatan, dll) dalam rangka proses pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana dengan memanfaatkan sisa dana PPK siklus 5. Selain itu, diharapkan pula masyarakat dapat segera mulai kembali ke kehidupan sosial mereka, dengan berkumpul bersama, berdiskusi dan melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Daftar Isi:

I. Latar Belakang

II. Tujuan

III. Prinsip-prinsip Pelaksanaan

IV. Ketentuan Dasar

V. Mekanisme Pelaksanaan Siklus 5 Pemulihan

VI. Tahapan Kegiatan
 

---

Penjelasan VII Pemantauan dan Pelaporan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Pengarang : Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan

Penjelasan ini meliputi uraian tentang pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan pada PPK. Gambaran garis besarnya dapat dilihat pada Bab V Petunjuk Teknis Operasional PPK. Tambahan informasi dan format pelaporan juga tersedia dalam penjelasan ini dengan uraian yang lebih terperinci.

Daftar Isi:

7.1 Pengantar
7.2 Mengapa Pemantauan Penting
7.3 Prinsip-Prinsip Dibalik Pemantauan
7.4 Siapa yang Bertanggung Jawab Terhadap Pemantauan
7.5 Apa yang Perlu dipantau
7.6 Jenis Kegiatan Pemantauan di Dalam PPK
7.7 Jenis Aktivitas Evaluasi dalam PPK
7.8 Pengumpulan Data
7.9 Pelaporan
 

---

Formulir Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Pengarang : Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan

Petunjuk ini berisi formulir-formulir petunjuk teknis Program Pengembangan Kecamatan (PPK) meliputi tahapan perencanaan, persiapan pelaksanaan, administrasi pelaksanaan, administrasi kelompok SPP/UEP, administrasi UPK, administrasi penyelesaian, pemantauan dan pemeriksaan, pemeliharaan sampai dengan tahap pelaporan.
 

---

Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Pengarang : Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan

---

Penjelasan IX Pendanaan Dan Administrasi Kegiatan PPK (Program Pengembangan Kecamatan)

Pengarang : Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan

---

Penjelasan VIII Prosedur Penanganan Pengaduan Dan Masalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Pengarang : Tim Koordinasi Program Pengembangan Kecamatan

---

Penjelasan VI Penulisan Usulan dan Verifikasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Penjelasan VI terdiri dari dua bagian yaitu Penulisan Usulan Desa dan Verifikasi. Bagian penulisan usulan berisi penjelasan tentang bagaimana menuliskan usulan desa yang telah ditetapkan dalam MUsyawarah Desa II. Sedangkan bagian verifikasi berisi penjelasan tentang bagaimana proses verifikasi dilakukan terhadap usulan-usulan desa sebelum dibahas dalam Musyawarah Antar Desa II.

Daftar Isi:

6.1 Penulisan Usulan Desa
6.1.1 Umum
6.1.2 Ketentuan Usulan
6.1.3  Persiapan
6.1.4 Pelaksanaan
6.1.5 Format Usulan

6.2 Verifikasi Usulan
6.2.1 Umum
6.2.2 Persiapan
6.2.3 Pelaksanaan
6.2.4 Penutup

---

Penjelasan I Sosialisasi PPK (Program Pengembangan Kecamatan)

Pengertian Sosialisasi dalam PPK adalah upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai PPK kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung PPK di semua tingkatan.

Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi PPK adalah dimengerti dan dipahaminya secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan oleh pelaku-pelaku pendukung PPK dan masyarakat sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang PPK, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja tetapi secara terus menerus sampai dengan akhir pelaksanaan program.

Pada dasarnya proses sosialisasi PPK dilakukan melalui dua cara, yaitu:
1. Pertemuan Langsung
2. Media informasi

---

Penjelasan III Forum-Forum Musyawarah PPK (Program Pengembangan Kecamatan)

Musyawarah antar desa pertama adalah suatu forum di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil dari desa-desa untuk mendapatkan penjelasan tentang PPK dan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PPK.
 
Petunjuk ini berisi penjelasan mengenai forum-forum musyawarah PPK, meliputi tujuan, waktu, tempat, peserta, epmandu, materi, alat, persiapan, serta proses masing-masing forum musyawarah PPK.

Daftar Isi:

3.1 Musyawarah Antar Desa I

3.2 Musyawarah Desa I

3.3 Sosialisasi dan Penggalian Gagasan

3.4 Musyawarah Khusus Perempuan

3.5 Musyawarah Desa II

3.6 Musyawarah Antar Desa II

3.7 Musyawarah Antar Desa Ketiga

3.8 Musyawarah Desa III

3.9 Musyawarah Desa “Pertanggungjawaban”

3.10 Musyawarah Desa “Serah Terima”

3.11 Forum-Forum Lainnya
 

---

Penjelasan V Tugas Pelaku2 PPK (Program Pengembangan Kecamatan)

---

Penjelasan IV Jenis dan Proses Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan PPK (Program Pengembangan Kecamatan)

---

Towards Effective Programming for WASH in Schools: A manual on scaling up programmes for water, sanitation and hygiene in schools

Pengarang : Sarah Clarice Carriger (Ed.)
lihat selengkapnya

---

Involving the Community - A Guide to Participatory Development Communication

Pengarang : Guy Bessette
lihat selengkapnya

---

Panduan 5 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Sehat adalah modal awal untuk melakukan segala aktifitas kehidupan untuk semua. Bagi orang yang kaya raya sekalipun, harta menjadi tidak berarti kalau sakit.

Menjaga yang sehat tetap sehat lebih murah daripada menyembuhkan yang sakit menjadi sehat.

Buku ini berisi apa saja yang dapat kita lakukan agar tetap sehat dan tidak terserang penyakit.

---