Keputusan Menteri

Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum

Deskripsi :
          Pedoman ini diselenggarakan untuk mendukung penyediaan permukiman, pangan, aksesibilitas dan jaminan peruntukan ruang yang merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.
          Pemerintah Propinsi dalam hal ini juga mengacu pada Pedoman ini. Penetapan SPM dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah Kab/Kota yang bersangkutan.
          Penetapan SPM ini dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM, yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

---

Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum

Deskripsi :
          Pedoman ini diselenggarakan untuk mendukung penyediaan permukiman, pangan, aksesibilitas dan jaminan peruntukan ruang yang merupakan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.
          Pemerintah Propinsi dalam hal ini juga mengacu pada Pedoman ini. Penetapan SPM dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah Kab/Kota yang bersangkutan.
          Penetapan SPM ini dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM, yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.

---

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

---

Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

---

Perunjuk Teknis Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Proyek Air Bersih

 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/KPTS/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Proyek Air Bersih ini ditetapkan sebagai Petunjuk Teknis Penyusunan Amdal Proyek Air Bersih. Penanggung jawab atas pelaksanaan petunjuk teknis ini adalah Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Pekerjaan Umum. Para Dirjen melalui dan/atau dengan bantuan Unit Pembina AMDAL Dirjen dan para Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum berkewajiban membina dan mengawasi Petunjuk teknis ini oleh para pemipin proyek dan/atau konsultan dilingkungan masing-masing.

---

Perunjuk Teknis Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Proyek Air Bersih

 

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 41/KPTS/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Proyek Air Bersih ini ditetapkan sebagai Petunjuk Teknis Penyusunan Amdal Proyek Air Bersih. Penanggung jawab atas pelaksanaan petunjuk teknis ini adalah Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Pekerjaan Umum. Para Dirjen melalui dan/atau dengan bantuan Unit Pembina AMDAL Dirjen dan para Kepala Kanwil Departemen Pekerjaan Umum berkewajiban membina dan mengawasi Petunjuk teknis ini oleh para pemipin proyek dan/atau konsultan dilingkungan masing-masing.

---

Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

---

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan/atau Pemanfaatan Sumber-sumber Air di Wilayah Sungai Bengawan Solo Kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur

---

Arahan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air

---

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Air dan/atau Pemanfaatan Sumber-sumber Air di Wilayah Sungai Bengawan Solo Kepada Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Timur

---

Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-51/Menlh/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri

---

Kurikulum Penyusunan, Penilaian Dan Pedoman Serta Kriteria Penyelenggaraan Pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

---

Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)

---

Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Terhadap Kesehatan

---

Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

---

Pedoman Penyediaan Dana Pengelolaan Irigasi Kabupaten/Kota

---

Larangan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

---

Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan Jasaboga

---

Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko Atas Penyediaan Infrastruktur

---

Pedoman Penentuan Status Mutu Air

---