BukuHalaman : 51 Menampilkan 1001 - 1020 dari 1349 data Water Management in Islam (Water Resources Management and Policy Series)Pengarang : Naser I. Faruqui, Asit K.Biswas, and Murad J.Bino (Ed)Alamku Tak Seramah Dulu: Cerita tentang 5 Anak yang Bertahan di Tengah Lingkungan yang BerubahPengarang : Dodi Rokhdian, dkkRoad Map Teknologi: Pemantauan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pengolahan LimbahPengarang : Dr. Masbah R.T.Siregar, APU, dkkManajemen Bioregional Jabodetabek: Profil dan Strategi Pengelolaan Sungai dan Aliran AirPengarang : Ibnu Maryanto & Rosichon Ubaidillah (Ed)Promoting Market-oriented Ecological Compensation Mechanisms: Payment for Ecosystem Services in ChinaDaftar isi:Abstract Acknowledgements 1. Water, River Basins and Payment for Ecosystem Services: An Introduction 2. The Concepts of Payments for Ecosystem Services and (PES) and Ecological Compensation Mechanism (ECM) 3. Types of Ecological Services Commonly Involved in PES Schemes 4. Factors Determining the Ease or Difficulty in Establishing a PES System 5. A Growing International Experience with PES Systems 6. PES in China – Opportunities and Challenges 7. The Lashihai Nature Reserve, Yunnan Case Study 8. Concluding Remarks and Broader Lessons of the Use of PES in China List of Background Study Papers to this Policy Note References List of Tables List of Figures Water Supply Pricing in China: Economic Efficiency, Environment, and Social AffordabilityDaftar isi:Abstract Acknowledgements 1. Introduction 2. Policy and Practice 3. Marginal Costs, Environment, and Depletion 4. Social Impact and Affordability 5. Protecting the Poor 6. Implementation Issues 7. Summary and Recommendations Boxes Buku Saku rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 (Buku I: Prioritas Pembangunan, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan)Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 dan merupakan kelanjutan RKP tahun 2007. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keunagan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.Daftar isi: Bab 1 Pendahuluan Bab 2Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2008 A.Kondisi Umum B.Tema Pembangunan Tahun 2008 dan Pengarusutamaan Pembangunan C.Prioritas Pembangunan Tahun 2008 Bab 3Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan A.Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2006 dan Perkiraan Tahun 2007 B.Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2008 C.Tantangan Pokok D.Arah Kebijakan Ekonomi Makro E.Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2008 Bab 4Kaidah Pelaksanaan Dampak Pencemaran LingkunganPengarang : Wisnu Arya WardhanaStoPS!! Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi/ TSSM Total Sanitation and Sanitation Marketing: Scaling up community-led approaches to safe, healthy sanitation and improved hygiene behaviour (versi b.Inggris)Daftar isi:Why is Sanitation Critically Important for Indonesia The Challenge of Rural Sanitation Development in Indonesia Timeframe SToPS Program Activities in Jawa Timur Province Timeframe SToPS Program Activities at The District and Community Levels Project Organization Status Lingkungan Hidup Indonesia 2006Pengarang : Hendra Setiawan, dkk (Ed)Akankah Indonesia Tenggelam akibat Pemanasan Global?Pengarang : Gatut Susanta & Hari SutjahjoPenyebab utama terjadinya pemanasan global adalah pola konsumsi dan gaya hidup manusia sendiri. Oleh karenanya, buku ini penting dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan di masa yang akan datang dalam setiap aktivitas kehidupan sehari-hari. Meningkatkan Kualitas KomposPengarang : Ir. Suhut Simamora, MS & Ir. Salundik, MsiPenanganan dan Pengolahan SampahPengarang : Tim Penulis PSHimpunan Peraturan Pengendalian Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2006 (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02, 04, 09 dan 10 tahun 2006)Himpunan Peraturan Pengendalian Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2007 (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01, 04, 05 dan 06 tahun 2007)Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartegena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)Dalam rangka upaya mencegah meningkatnya konsentrasi rumah kaca di atmosfer telah diadakan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 3 s/d 14 Juni 1994 dan telah dihasilkan komitmen internasional dengan ditandatanganinya United Nations Framework Convention on Climate Change oleh sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia mempunyai peranan strategis dalam struktur iklim geografi dunia karena sebagai negara tropis ejuator yang mempunyai hutan tropis basah terbesar kedua di dunia dan negara kepulauan yang memiliki laut terluas di dunia mempunyai fungsi sebagai penyerap gas. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim tersebut ke dalam bentuk Undang-Undang.
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim)Perubahan iklim bumi akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer menimbulkan pengaruh merugikan terhadap lingkungan dan kehidupan manusia sehingga perlu dikendalikan sesuai dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated responsibilities) dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi tiap-tiap negara. Sebagai negara tropis yang memiliki hutan terluas kedua di dunia, Indonesia memiliki peranan penting dalam mempengaruhi iklim bumi. Protokol Kyoto mengatur emisi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia agar konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer stabil dan tidak membahayakan sistem iklim bumi. Oleh karena itu Indonesia mengesahkan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention On Climate Change (Pengesahan Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) melalui Undang-Undang ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ KotaHimpunan Peraturan Tentang Pengelolaan Limbah B3 I | Terpopuler di BukuIntervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan MasyarakatKategori : Pustaka - BukuKompos Dengan Cara Aerob Maupun Anaerob Untuk Menghasilkan Kompos BerkualitasKategori : Pustaka - BukuBuang Sampah Sembarangan? No Way!: Cerita Serunya Menjaga KebersihanKategori : Pustaka - BukuStop Buang Air Besar Sembarangan - CLTS Pembelajaran Dari Para Penggiat CLTSKategori : Pustaka - BukuRestorasi Sungai (River Restoration): Pembangunan Sungai, Dampak Pembangunan Sungai, Restorasi SungaiKategori : Pustaka - Buku |